Sumenep, Relasijatim.com – Wacana perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan dinilai harus diikuti kebijakan yang memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan anggaran wilayah kepulauan.
Anggota DPRD Sumenep, Jawa Timur, M. Syukri, mengatakan perubahan tersebut jangan hanya berhenti pada pergantian nama, tetapi harus memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan kepulauan.
“Yang terpenting bukan hanya namanya yang berubah, tetapi bagaimana keberpihakan terhadap pembangunan kepulauan benar-benar nyata,” kata Syukri, Rabu (26/8/2026).
Politisi asal Kepulauan Kangean itu menyebut perjuangan mendapatkan kebijakan khusus kepulauan telah dilakukan sejak era Bupati KH. Busyro Karim. Saat itu, ia mengaku pernah bersama Sekda Sumenep mendatangi Kemendagri untuk mengusulkan pengelolaan pembangunan khusus wilayah kepulauan.
Ketua DPC PPP Sumenep itu berharap perubahan nomenklatur juga dikaji dari sisi fiskal, termasuk peluang peningkatan dukungan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, kemampuan daerah tentu terbatas. Karena itu, dukungan TKD dari pemerintah pusat sangat penting,” ujarnya.
Ia juga meminta Pemkab Sumenep melakukan sosialisasi secara terbuka agar masyarakat memahami tujuan dan konsekuensi perubahan nomenklatur tersebut. (ZL)
