Sumenep, Relasijatim.com — Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan pemandangan umum terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin, Rabu (19/8/2026).
Ketua Fraksi NasDem, Muta’em, meminta perubahan APBD tetap mengacu pada dokumen perencanaan dan memiliki target output serta outcome yang terukur. “Serapan anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberhasilan,” kata Muta’em.
Ketua Fraksi PAN, Gunaifi Syarif, menyoroti berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dan mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak, retribusi dan BUMD. PAN juga mempertanyakan kenaikan penerimaan pembiayaan dari Rp187,44 miliar menjadi Rp317,03 miliar serta BTT dari Rp5 miliar menjadi Rp31,27 miliar.
Fraksi Gerindra melalui Kholik meminta OPD menetapkan program berdasarkan skala prioritas dan indikator yang jelas. Sementara Fraksi PPP, As’ari Muthar, meminta efisiensi anggaran diperkuat dan kegiatan seremonial ditekan.
Ketua Fraksi Demokrat, Mulyadi, menyoroti kenaikan PAD menjadi Rp375,08 miliar, penurunan transfer ke desa, serta peningkatan belanja modal menjadi Rp188,88 miliar. Anggaran tersebut diharapkan diprioritaskan untuk infrastruktur, pendidikan dan pelayanan kesehatan, termasuk wilayah kepulauan.
Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan, melalui Hosnan, menilai kenaikan PAD sebesar 12,20 persen merupakan perkembangan positif. Namun, pengurangan belanja sekitar Rp42,35 miliar diharapkan tidak mengubah arah kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Secara umum, fraksi-fraksi DPRD Sumenep menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, peningkatan PAD, pengendalian belanja serta keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat. (ZL)
