Sumenep, Relasijatim.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep meminta Pemerintah Kabupaten setempat lebih mempertajam prioritas anggaran dalam Perubahan APBD 2026 agar program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, mengatakan, hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menghasilkan sejumlah catatan dan rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Salah satunya terkait bantuan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Berdasarkan pembahasan, pemenuhan kebutuhan bantuan tersebut baru sekitar 30 persen.
“Karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran secara bertahap agar cakupan penerima manfaat semakin luas dan tepat sasaran,” kata Zainal, Senin (10/08/2026).
Banggar juga meminta perbaikan mekanisme bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar proses pengusulan, verifikasi dan informasi kepada masyarakat dilakukan secara terbuka dan transparan.
“Selain itu, rencana pengadaan sepeda motor listrik diminta dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan, efisiensi anggaran, jumlah unit, serta biaya pemeliharaan,” ucapnya.
Perhatian juga diberikan terhadap kondisi area parkir RSUD yang masih mengalami kerusakan. Banggar meminta pemerintah menjadikan perbaikan fasilitas tersebut sebagai salah satu prioritas demi kenyamanan dan keamanan masyarakat.
“Kami juga meminta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2026 hingga semester pertama, terutama program dengan realisasi fisik dan keuangan yang masih rendah,” terangnya.
Menurut Zainal, kondisi fiskal daerah menuntut pemerintah lebih selektif dalam belanja. Anggaran harus diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, pelayanan publik, infrastruktur, penguatan pertanian, perikanan, UMKM, serta program peningkatan pendapatan masyarakat.
“Yang telah disepakati bersama tidak boleh berhenti pada proses penganggaran, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata yang manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Banggar juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi pendapatan secara profesional dan akuntabel tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
“Harapan kami, peningkatan PAD juga ditingkatkan melalui pengelolaan potensi yang ada,” harapnya. (ZL)
