Sumenep, Relasijatim.com – Dukungan terhadap wacana penetapan Kabupaten Sumenep sebagai kabupaten kepulauan terus menguat.
Anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai status tersebut menjadi kebutuhan strategis yang sesuai dengan kondisi geografis Sumenep. Hal itu disampaikan Lia Istifhama saat melakukan kunjungan kerja ke Pendopo Bupati Sumenep.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Joko Satrio, tenaga ahli pertanian Ki Demang, Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag Muhammad Ramli, serta jajaran sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Menurut Lia, karakter Sumenep sebagai wilayah kepulauan dengan sekitar 126 pulau, yang terdiri dari 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni, membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda dengan daerah daratan.
“Dengan kondisi geografis seperti ini, tentu diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, terutama dalam pembangunan infrastruktur, konektivitas antar-pulau, serta pemerataan layanan publik,” kata Lia.
Ia menilai, penguatan status Sumenep sebagai kabupaten kepulauan dapat membuka peluang lebih besar bagi pemerintah pusat untuk memberikan afirmasi kebijakan dan dukungan anggaran.
Menurutnya, hal tersebut penting agar masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan memiliki akses yang lebih merata terhadap pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi.
“Ini bukan sekadar soal nomenklatur, tetapi bagaimana negara hadir secara lebih adil. Status kabupaten kepulauan bisa menjadi pintu masuk percepatan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Dukungan terhadap penguatan status kabupaten kepulauan tersebut, kata Lia, sejalan dengan kerangka regulasi nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Sumenep Joko Satrio mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah awal untuk mendorong penguatan status Sumenep sebagai kabupaten kepulauan.
Langkah tersebut antara lain penyusunan kajian akademik, penguatan dukungan masyarakat, dorongan politik melalui jalur legislatif, termasuk Prolegnas, serta kesiapan birokrasi sebagai bagian dari proses administratif.
“Kami berharap upaya tersebut dapat mempercepat terwujudnya Sumenep sebagai kabupaten kepulauan yang memiliki kepastian kebijakan dan dukungan anggaran, sehingga mampu mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.
Joko menambahkan, potensi besar Sumenep di sektor maritim, pariwisata, dan ekonomi pesisir akan semakin berkembang apabila didukung infrastruktur serta kebijakan yang lebih spesifik dan sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.
“Potensi besar Sumenep di sektor maritim, pariwisata, dan ekonomi pesisir akan berkembang apabila ada infrastruktur dan kebijakan yang lebih spesifik,” pungkasnya. (ZL)
