Sumenep, Relasijatim.com – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2027 mulai bergulir di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumenep.
Dalam pembahasan tersebut, anggota Banggar dari Fraksi PKB, Akhmadi Yasid, memberikan sejumlah catatan kritis terhadap rancangan kebijakan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
Menurut Akhmadi, dokumen KUA-PPAS 2027 yang telah dipelajari masih belum menunjukkan adanya program strategis atau program unggulan yang dapat menjadi identitas pembangunan Kabupaten Sumenep pada tahun mendatang.
“Dari dokumen yang kami terima di Banggar, saya belum melihat adanya program yang benar-benar bersifat mercusuar. Program-program yang direncanakan masih terlihat biasa saja, belum ada sesuatu yang bisa menjadi trade mark pembangunan Kabupaten Sumenep pada 2027,” kata Yasid, Minggu (19/07/2026).
Ia menilai, penyusunan APBD seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembiayaan rutinitas pemerintahan, tetapi juga menghadirkan kebijakan yang mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu berani menghadirkan program inovatif, baik melalui pembangunan infrastruktur berskala strategis maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mampu menggerakkan sektor produktif.
“Kalau setiap tahun isinya hanya program rutin, maka sulit berharap ada percepatan pembangunan. Harus ada keberanian menghadirkan sesuatu yang berbeda, baik pembangunan fisik maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang betul-betul dirasakan manfaatnya,” katanya.
Selain itu, Akhmadi Yasid juga menyoroti struktur APBD 2027 yang direncanakan sekitar Rp1,97 triliun. Ia menilai komposisi anggaran masih didominasi belanja pegawai sehingga ruang fiskal untuk belanja modal dinilai belum cukup besar.
“Kondisi seperti ini membuat ruang untuk menghadirkan pembangunan yang progresif menjadi semakin sempit. Belanja pegawai masih mendominasi, sedangkan belanja modal yang langsung menyentuh pembangunan dan pelayanan publik porsinya masih belum memadai,” jelasnya.
Ia menambahkan, Banggar DPRD akan memberikan berbagai masukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar penyusunan APBD 2027 tidak sekadar melanjutkan pola anggaran tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kebijakan anggaran dengan pendekatan yang lebih kreatif, inovatif, dan berorientasi pada percepatan pembangunan daerah.
“Sumenep membutuhkan cara berpikir yang lebih out of the box. Jangan hanya mengelola anggaran seperti rutinitas tahunan. APBD harus menjadi instrumen untuk melahirkan perubahan, menciptakan daya saing daerah, serta memberikan optimisme baru kepada masyarakat,” tegasnya. (ZL)
