Sumenep, Relasijatim.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi PKB, Akhmadi Yasid, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi inflasi di Kabupaten Sumenep yang tercatat tertinggi di Jawa Timur selama dua bulan berturut-turut, yakni Mei dan Juni 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year on year/y-on-y) Kabupaten Sumenep pada Mei 2026 tercatat sebesar 5,12 persen. Sementara pada Juni 2026 inflasi menurun menjadi 4,48 persen, namun masih menjadi yang tertinggi di Jawa Timur.
Menurut Akhmadi Yasid, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dan tidak cukup dijelaskan hanya dengan faktor kenaikan harga sejumlah komoditas.
“Yang perlu dievaluasi bukan hanya pergerakan harga komoditas, tetapi juga efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat,” kata Akhmadi, Sabtu (04/07/2026).
Ia menilai Pemkab Sumenep memiliki berbagai instrumen untuk mengendalikan inflasi, mulai dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), organisasi perangkat daerah (OPD), hingga program yang didukung anggaran daerah. Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi sejauh mana program-program tersebut mampu menekan kenaikan harga dan menjaga stabilitas daya beli masyarakat.
“Publik juga perlu mengetahui komoditas apa yang menjadi penyumbang inflasi, apakah persoalannya berada pada produksi, pasokan, distribusi, tata niaga, atau intervensi pemerintah daerah,” katanya.
Menurut Yasid, Kabupaten Sumenep memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang seharusnya dapat menjadi kekuatan dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Kondisi geografis kepulauan tidak seharusnya terus dijadikan alasan atas tingginya biaya distribusi maupun harga barang, karena karakteristik tersebut telah lama menjadi bagian dari kondisi daerah yang semestinya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
“Kami mendorong Pemkab Sumenep segera melakukan evaluasi terhadap kinerja TPID dan OPD terkait, membuka data penggunaan anggaran beserta capaian program kepada masyarakat, serta menyusun langkah konkret berdasarkan komoditas penyumbang inflasi,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah menetapkan target penurunan inflasi yang jelas dan terukur agar masyarakat dapat melihat efektivitas kebijakan yang dijalankan.
“Masyarakat berhak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah ketika biaya hidup mereka terus meningkat,” tegasnya. (ZL)
