Soroti Kelangkaan BBM, DPD RI Jatim Nilai Dipicu Perubahan Skema Kuota

oleh
oleh
Anggota DPD RI asal Jatim Dr. Lia Istifhama

Sumenep, Relasijatim.com – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, baik solar maupun pertalite terjadi di berbagai daerah di Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi tersebut terlihat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), mulai dari Lumajang, Surabaya Raya, Malang, Mojokerto, Pasuruan hingga wilayah Madura.

Fenomena itu dikeluhkan para pengemudi angkutan umum, sopir truk logistik, hingga pelaku usaha transportasi karena kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Dampaknya, aktivitas distribusi barang dan operasional transportasi dinilai ikut terganggu, bahkan masyarakat yang biasa menggunakan BBM bersubsidi juga ikut terdampak.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai antrean panjang yang terjadi berkaitan dengan perubahan mekanisme distribusi kuota BBM bersubsidi yang diterapkan pemerintah pusat.

“Perubahan sistem distribusi kuota Solar dari yang semula menggunakan skema tahunan, kini beralih menjadi skema bulanan,” kata senator yang akrab disapa Ning Lia, Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, perubahan regulasi tersebut membuat stok Solar di SPBU lebih cepat habis ketika memasuki akhir bulan. Akibatnya, antrean kendaraan berpotensi terjadi secara berulang setiap bulan.

“Dulu setiap SPBU diberikan alokasi dalam bentuk kuota selama satu tahun. Sebagai gambaran, satu SPBU bisa memperoleh jatah sekitar 10.000 liter untuk satu tahun,” jelasnya.

Dengan mekanisme sebelumnya, kata Lia, antrean umumnya baru muncul ketika kuota tahunan mulai menipis menjelang akhir tahun. Namun, sejak diberlakukan sistem kuota bulanan, keterbatasan pasokan lebih cepat dirasakan setiap menjelang pergantian bulan.

“Ke depannya, kita tidak perlu heran lagi jika melihat antrean kendaraan mulai terjadi setiap tanggal 22, 23, atau 24 ke atas. Hal itu karena kuota bulanan di setiap SPBU memang sudah mulai berkurang,” ujarnya.

Lia berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap mekanisme distribusi BBM bersubsidi agar pasokan di daerah tetap terjaga dan aktivitas masyarakat maupun sektor transportasi tidak terganggu akibat antrean panjang di SPBU.

“Harapan kami, kondisi saat ini perlu dievaluasi, kasihan masyarakat,” harapnya. (ZL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.