SUMENEP, Relasijatim.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus memperkuat pengawasan dan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan setiap program yang dibiayai anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil yang dicapai. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis data melalui Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah (SIKPD). Sistem ini menjadi instrumen penting untuk mengukur perkembangan program, penggunaan anggaran, serta pencapaian indikator kinerja di masing-masing OPD.
“Setiap kegiatan pemerintah harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program terus kami lakukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Arif Firmanto, Kamis (18/06/2026).
Ia menjelaskan, Bappeda tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga menilai dampak program terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan daerah harus tercermin dari perubahan yang dirasakan warga, bukan sekadar capaian administratif dalam laporan kinerja. Karena itu, evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
“Yang terpenting bukan hanya program terlaksana, tetapi sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” katanya.
Selain penguatan evaluasi, Bappeda juga mendorong setiap OPD meningkatkan kualitas pelaporan kinerja agar proses pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara tepat dan berbasis data yang akurat. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Dengan sistem perencanaan dan pengendalian yang semakin terintegrasi, kami optimistis kualitas kinerja pemerintah daerah akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” tukasnya. (zole)
