Surabaya, Relasijatim.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan baru pemerintah yang mengatur ekosistem transportasi online.
Menurut senator yang akrab disapa Ning Lia itu, regulasi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojek online (ojol) sebagai bagian dari pekerja ekonomi digital.
“Transformasi digital memang tidak bisa dihindari, tetapi perlindungan terhadap pekerjanya juga harus menjadi prioritas,” kata Lia, Sabtu (27/06/2026).
Lia menilai kehadiran negara sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan industri digital dan perlindungan terhadap para mitra pengemudi yang selama ini menjadi tulang punggung layanan transportasi berbasis aplikasi.
“Negara wajib hadir untuk memastikan keadilan bagi seluruh pihak, termasuk para driver ojol,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan baru tersebut mengatur porsi pendapatan pengemudi sebesar 92 persen, sedangkan potongan dari perusahaan aplikasi dibatasi maksimal 8 persen. Skema itu dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah agar para pengemudi memperoleh penghasilan yang lebih adil dan layak.
“Pengemudi ojol memiliki kontribusi besar terhadap mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian,” paparnya.
Ia menegaskan, selain menjadi sumber penghasilan bagi jutaan keluarga, keberadaan mereka juga menjadi salah satu penopang utama ekosistem ekonomi digital di Indonesia.
“Regulasi yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pengemudi perlu terus diperkuat agar tercipta hubungan yang sehat antara pemerintah, perusahaan aplikasi, dan mitra pengemudi,” paparnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perusahaan aplikasi, komunitas pengemudi, hingga masyarakat untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut secara bersama-sama.
“Dengan sinergi semua pihak, kebijakan ini diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi para pengemudi, meningkatkan kesejahteraan mereka, sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih adil, sehat, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (ZL)
